Fungsi Departemen Luar Negeri


Menjadi perwakilan resmi negara di negara asing adalah salah satu fungsi sebuah Departemen Luar Negeri. Di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kementrian Luar Negeri dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Kementerian Luar Negeri di Indonesia bermula setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kabinet presidensial menetapkan Kementrian Luar Negeri sebagai bagian kabinet. Dalam perkembangannya, Kementrian berubah menjadi Departemen kemudian berganti menjadi Kementerian Luar Negeri berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008.

Kementrian Luar Negeri memegang perang penting selama masa kemerdekaan periode 1945-1950. Peran ini ditunjukkan dengan upaya Kementrian Luar Negeri dalam menggalang simpati, solidaritas, dan dukungan masyarakat internasional untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Berbagai perundingan pascakemerdekaan juga merupakan upaya yang dilakukan Kementrian Luar Negeri.

Perundingan tersebut, antara lain: Persetujuan Linggarjati dan Perjanjian Renville yang menghasilkan pengakuan wilayah Republik Indonesia atas Jawa dan Sumatera, serta Konferensi Meja Bundar (tahun 1949) yang berhasil mengembalikan keutuhan wilayah NKRI dan memperoleh dukungan dunia internasional atas kedaulatan Indonesia.

Kementrian Luar Negeri juga memegang peranan penting dalam integrasi Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia serta meningkatkan peran Indonesia di kancah internasional dan regional Asia Tenggara dengan berpartisipasi dan mempelopori berdirinya ASEAN dan Gerakan Non Blok.

Menurut UU Nomor 37 Tahun 1999 yang mengatur hubungan luar negeri, tugas Kementerian Luar Negeri antara lain menyelenggarakan hubungan dan politik luar negeri serta tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat; menghasilkan ketentuan-ketentuan dan kriteria pokok mengenai perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR untuk mengesahkannya; serta melidungi Warga Negara Indonesia di negara asing melalui pemberian bantuan, pelayanan konsuler, dan penyuluhan hukum.

Fungsi Kementerian Luar Negeri diatur dalam pasal 31 dan 32 Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 dan Pasal 7 UU RI Nomor 39 Tahun 2008, yaitu: merumuskan kebijakan nasional, pelaksanaan dan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri; melaksanakan urusan pemerintahan sesuai tugas yang diembannya; mengelola barang kekayaan/milik negara yang menjadi tanggung jawabnya; melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; serta menyampaikan laporan hasil evaluasi, pertimbangan dan saran di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden sebagai pemegang tampuk pemerintahan tertinggi.

Fungsi utama Departemen Luar Negeri yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri adalah bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan ketika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya dalam periode jabatan secara bersamaan.

Itulah fungsi Departemen Luar Negeri di Indonesia. Semoga memberikan tambahan pengetahuan bagi semua.

Selanjutnya : Mengatasi Batuk Dengan Cara Apa Yah Dalam Waktu 1 Hari?
Sebelumnya: Mengunakan Fungsi Data pada Microsoft Word
 

Artikel Menarik Lainnya

Komentar