Hak DPR dan Presiden Republik Indonesia


Tahun 2014, Indonesia akan menggelar pesta demokrasi. Dimulai dengan pemillihan anggota legislatif yang dijagokan oleh masing-masing partai untuk duduk di kursi MPR-DPR RI. Partai yang anggotanya paling banyak duduk di parlemen, dinyatakan partai yang menang pemilu. Selanjutnya akan ada hajat terbesar lagi yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden.

Meskipun pesta demokrasi masih satu tahun lagi, tetapi gaung promosi partai dan orang-orang yang berambisi untuk maju menjadi calon legislatif dan pemimpin bangsa sudah terdengar sejak tahun 2012 lalu. Sebagai warga yang cerdas agar tidak salah memilih wakilnya dan pemimpinnya, sebaiknya kita harus mengetahui hak-hak  DPR dan Presiden Republik tercinta ini.

Hak DPR

DPR, selain mempunyai wewenang dan tanggung jawab juga mempunyai hak, antara lain:

1. Hak Interpelasi

Hak meminta keterangan pada pemerintah tentang kebijakan-kebijakan yang di buat dan pengaruhnya pada kehidupan negara dan rakyat.

2. Hak Angket

Hak untuk mengawasi pelaksanaan  undang-undang dan kebijakan yang dibuat pemerintah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Hak Imunitas

Hak kekebalan hukum yang dimiliki DPR bila ada tuntutan karena pernyataannya dalam setiap rapat selama tidak menyalahi peraturan tata tertib dan kode etik rapat.

4. Hak Pendapat

Hak menyatakan pendapat terhadap kebijakan yang di buat pemerintah tentang peristiwa yang tak biasa di dalam dan luar negeri yang membawa dampak bagi negara dan rakyat, pendapat tentang kelanjutan hak interpelasi dan angket, pendapat tentang pelanggaran atau kesalahan presiden dan wakilnya.

Hak Presiden

Presiden meskipun sebagai pemimpin bangsa, namun bukan pemegang jabatan tertinggi di Republik Indonesia. Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan dipercayakan sepenuhnya oleh wakil-wakilnya yaitu MPR-DPR. Jabatan presiden berlangsung selama lima tahun sekali, dengan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu dan disahkan oleh MPR. Sama seperti halnya DPR, presiden RI mempunyai hak-hak tersendiri, antara lain :

1. Hak Grasi

Hak presiden dalam pemberian ampunan kepada seseorang yang mendapat hukuman kurungan.

2. Hak Amnesti

Hak pemberian ampunan atau peniadaan hukuman pada banyak orang atau sekelompok orang yang akan ataupun sudah dijatuhi hukuman.

3. Hak Abolisi

Hak presiden untuk menghentikan penyelidikan terhadap suatu perkara dan pengadilan belum memutuskan perkara tersebut.

4. Hak Rehabilitasi

Hak presiden untuk mengembalikan nama baik seseorang dalam suatu perkara pengadilan.

Selanjutnya : Memahami Pengertian Psikiater dan Psikolog
Sebelumnya: Hadits tentang Ilmu Pengetahuan – Bukti Islam Menjunjung Akal
 

Artikel Menarik Lainnya

Komentar