Tugas dan Hak-Hak Nadir Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Indonesia


Kewajiban dan hak-hak nadir merupakan dua hal mendasar yang berkaitan dengan tugas dan program kerja nadir. Namun, sebelum kita masuk dalam bahasan yang lebih dalam, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu mengenai definisi nadir. Nadir merupakan organisasi atau kelompok atau badan hukum yang telah diakui secara de facto dan de jure untuk mengatur dan mengelola barang serta harta wakaf, seperti tempat ibadah, tanah, makam, tempat pendidikan, dan sebagainya.

Landasan hukum yang mendasari program kerja nadir diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang meliputi Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 (Perwakafan Tanah Milik), Permendagri No 6 Tahun 1977 (Cara Pendaftaran Tanah Wakaf). Permenag No 1 Tahun 1978 (Perwakafan Tanah Milik), dan Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No Kep/P/75/1978.

Kewajiban-Kewajiban Nadir

Pada dasarnya, kewajiban nadir adalah mengelola dan mengawasi barang-barang wakaf beserta hasil dan pelaksanaannya. Secara rinci, tugas utama nadir adalah sebagai berikut.

  1. Menyimpan dan mengarsipkan dengan baik surat-surat serah terima wakaf, akta ikrar wakaf, surat persetujuan wakaf bermaterai, dan surat penting lainnya.
  2. Memelihara dan mengelola tanah atau barang wakaf serta berupaya mengembangkan dan meningkatkan kemanfaatan atau hasil dari barang wakaf tersebut.
  3. Menyalurkan dan mengelola hasil wakaf sesuai dengan amanat pihak yang mewakafkan.

Hak-Hak Nadir

Berdasarkan aturan dan musyawarah yang telah disepakati bersama, hak-hak nadir meliputi hal-hal berikut ini.

  1. Nadir berhak mendapat penghasilan atau insentif dari hasil wakaf dengan ketentuan tidak melebihi 20% dari hasil pemanfaatan wakaf. Namun, peraturan penghasilan nadir biasanya lebih banyak diatur oleh petugas Departemen Agama di tingkat kota atau kabupaten setempat.
  2. Nadir diperbolehkan menggunakan fasilitas wakaf ketika menunaikan tugas dan kewajibannya. Jenis dan jumlah fasilitas yang disediakan juga diatur oleh kepala Departemen Agama di tingkat kabupaten atau kota.

Di samping itu, Presiden RI juga telah secara jelas mengatur keberadaan dan tugas nadir sesuai dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004, yang tertera bahwa sebagai nadir yang bertugas menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan, nadir harus memenuhi beberapa syarat yang meliputi seorang WNI asli, beragama Islam, dewasa, dan dapat menjalankan amanah dengan baik karena pada prinsipnya nadir adalah perseorangan ataupun juga organisasi yang sifatnya mengedepankan kepercayaan dan tanggung jawab baik kepada masyarakat, pihak wakaf, serta yang terpenting kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan terpenuhinya syarat-syarat sebagai seorang nadir, maka kewajiban dan hak-hak nadir pun juga dapat terlaksana dan terpenuhi dengan baik.

Demikianlah penjelasan tentang hak-hak nadir yang perlu dipenuhi dengan baik. Semoga hal tersebut dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca.

Selanjutnya : Harga Pasaran Gecko Tokek Hias
Sebelumnya: Pentingnya Berilmu dalam Islam
 

Artikel Menarik Lainnya

Komentar