Seputar Hukum Perdata di Indonesia

Apa itu hukum? Hukum adalah aturan-aturan yang tersusun dalam sistem, bersifat memaksa, dan memiliki sanksi tegas terhadap pelanggarnya. Hukum yang berlaku di Indonesia terdiri dari hukum agama, hukum pidana, hukum perdata, dan hukum adat. Lantas, apa yang dimaksud dengan hukum perdata? Untuk menjawabnya, berikut uraian hukum perdata di indonesia dan sistematika hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

Hukum Perdata di Indonesia

Hukum perdata adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antara perorangan di masyarakat. Hukum perdata yang berkembang di Indonesia lahir dan berawal dari hukum perdata yang ada di Belanda. Hukum ini berlaku sejak tahun 1859 saat Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda dan masih bernama Hindia-Belanda (Nederlandsch-Indie).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berlaku di negara Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek yang digunakan oleh kerajaan Belanda dan daerah jajahan Belanda.
Berdasarkan hukum perdata yang berlaku saat ini, penduduk Indonesia terbagi menjadi tiga golongan yaitu golongan bangsa pribumi atau bangsa Indonesia asli, golongan Eropa, dan golongan Timur Asing termasuk bangsa Tiongkok, India, dan Arab.

Dalam KUHPer semua hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur secara tertulis dalam perundang-undangan. Adapun kondisi hukum perdata di Indonesia masih bersifat majemuk dan beraneka warna. Penyebab kondisi ini adalah faktor etnis dan faktor hostia yuridis.

Sistematika Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari hukum agama, Eropa, dan adat. Dari beragam hukum tersebut, hukum perdata mengatur tentang tata cara berperkara di badan peradilan dalam ruang lingkup hukum perdata.

Hukum perdata yang tersususn dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPer) terdiri dari empat bagian yaitu:

•   Buku I mengenai orang (Van Personnenrecht). Buku ini mengatur hak keperdataan seseorang meliputi kelahiran, kedewasaan, keluarga, perkawinan, perceraian, serta sebab hilangnya hak keperdataan.

•   Buku II mengenai kebendaan. Hukum yang diatur berupa hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum dan berkaitan dengan benda seperti hak-hak kebendaan, waris, dan penjaminan.

•  Buku III mengenai perikatan (Verbintenessenrecht). Bagian ini mengatur hukum perikatan antara subyek hukum di bidang perikatan baik yang muncul dari undang-undang ataupun muncul dari perjanjian.

•  Buku IV mengenai daluarsa dan pembuktian (Verjaring en Bewijs). Ketetapan dalam buku ini mengatur hak dan kewajiban subyek hukum khususnya batas atau tenggat waktu yang berkaitan dengan pembuktian.

Dengan demikian, hukum perdata di indonesia diadaptasi dari hukum perdata di negeri Belanda. Semoga uraian di atas menambah pengetahuan Anda di bidang hukum.

Loading...
Selanjutnya : Petunjuk Cara Cepat Fasih Membaca Al-Quran
Sebelumnya: Mengenal Alat Synthesizer
 

Artikel Menarik Lainnya

Komentar