Dinamika Jumlah Anggota MPR dalam Sejarah Bangsa Indonesia

Total jumlah anggota MPR periode 2014-2019 yang duduk di senayan sebanyak 692 orang. Rincian keanggotaan MPR terdiri dari 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD. Tiap anggota memiliki masa jabatan selama 5 tahun. Anggota MPR ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum. Setelah terpilih, selanjutnya diresmikan dengan keputusan presiden. Penetapan jumlah anggota MPR ini mengikuti undang-undang yang telah ditetapkan sesudah amandemen UUD berlaku.

Pada masa orde baru, jumlah anggota MPR jauh lebih banyak yaitu 700 orang. Rinciannya, terdiri dari 500 orang anggota DPR yang dibagi lagi dari hasil pemilihan partai politik sebanyak 462 orang dan dari ABRI sebanyak 38 orang. Sedangkan 200 orang lagi berasal dari Utusan Daerah sebanyak 135 orang dan Utusan Golongan sebanyak 65 orang.

Sedangkan pada masa awal kemerdekaan sampai dengan terjadinya peristiwa pemberontakan G 30 S/PKI terjadi perkembangan sistem pemerintahan yang berubah-ubah. Hal ini yang membuat jumlah anggota MPR tiap periode pemerintahan selalu berubah-ubah. Pada awal kemerdekaan belum dikenal adanya MPR dalam konfigurasi ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang ada adalah pemilihan anggota konstituante melalui pemilihan umum.

Dinamika politik saat negara Indonesia masih muda sangat dinamis dan penuh gejolak. Sampai-sampai Presiden RI mengeluarkan dekrit presiden yang salah satu isinya pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Konstituante yang digadang-gadang menjadi lembaga tertinggi negara dibubarkan. Jumlah anggota MPRS pada waktu itu ditetapkasn oleh presiden sebanyak 616 orang. Rinciannya, 257 anggota DPRG-GR, Utusan Golongan Karya 241, dan Utusan Daerah sebanyak 118. Ini sesuai dengan Keputusan Presiden No.199 Tahun 1960.

Dinamika jumlah anggota MPR di tanah air mengikuti dinamika politik setiap era. Apa yang ditetapkan saat ini belum tentu akan sama dengan waktu-waktu berikutnya. Dalam sistem ketatanegaraan yang berlaku saat ini, MPR, Presiden, BPK, MK, KY, dan Mahkamah Agung memiliki tingkat kedudukan yang sama sehingga dinamika berpolitik di tanah air akan saling terawasi dan lebih kokoh dalam keseimbangan. MPR bukan lembaga tertinggi negara lagi sehingga tak bisa merubah suatu sistem tata negara tanpa melibatkan lembaga tinggi negara lainnya.erfahrungen mit sildalismotilium price philippinesanyone ever buy clomid online

Selanjutnya : Acara Talkshow Hitam Putih Trans 7 Kaya Inspiratif dan Hiburan
Sebelumnya: Berburu Hotel di Bali Murah Rp 100 ribuan
 

Artikel Menarik Lainnya

Komentar

//adsnya disini