Beragam Kasus Pelanggaran Hukum di Indonesia


Kasus pelanggaran hukum di Indonesia seolah-olah datang silih berganti. Begitu beragam jenis dan cara penyelesaiannya. Sebut saja, kasus pelanggaran hukum terkait dengan masalah perbankan, hak asasi manusia (HAM), penipuan, peredaran narkoba, pembunuhan, dan yang paling besar adalah masalah korupsi.

Penyelesaian masalah tersebut membutuhkan kerja keras aparat penegak hukum. Tidak sedikit pelanggaran hukum yang tidak tuntas diproses oleh penegak hukum. Hal itu pun mengundang kecurigaan dan prasangka buruk akan kinerja aparat penegak hukum di Indonesia.

Beberapa contoh pelanggaran hukum yang tidak jelas atau terkatung-katung penyelesaiannya adalah kasus Bank Century, kematian buruh Marsinah tahun 1993 yang melegenda, dan sebagainya. Banyak faktor yang membuat penyelesaian kasus tersendat atau tidak tuntasnya penanganan pelanggaran hukum oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan profesionalisme aparat. Jumlah pelanggaran hukum yang tidak seimbang dibandingkan dengan sumber daya manusia (SDM) penegak hukum tentulah akan berdampak pada penanganan pelanggaran hukum.

Selain itu, tidak semua aparat penegak hukum menjalankan tugas secara profesional. Sebagian di antaranya memiliki sikap mental yang kurang terpuji. Maka dari itu, seringkali muncul istilah negatif dalam menyikapi proses penegakan hukum, seperti ”dipetieskan”, ”tebang pilih”, dan lain-lain.

Di samping itu, sarana dan prasarana pendukung yang masih jauh dari ideal. Contohnya, keberadaan lembaga pemasyarakatan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, seringkali mencuat gurauan jika semua pelaku pelanggaran hukum ditangani maka lembaga pemasyarakatan tidak akan mampu menampung mereka.

Namun demikian, kita juga cukup berbesar hati melihat semangat lembaga aparatur penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman yang senantiasa mendengung-dengungkan sikap profesionalisme kepada jajarannya. Kita harus memahaminya bersama, bahwa penanganan terhadap pelanggaran hukum merupakan sebuah proses yang perlu terus menerus ditingkatkan kualitasnya. Hal ini akan berjalan seiring dengan peningkatan jumlah dan kesejahteraan aparat penegak hukum.

Hal lain yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Pemberian sanksi yang tegas dan berat harus diambil untuk memberikan efek jera kepada aparat yang melanggar aturan dalam menjalankan tugas. Sebaliknya, penghargaan wajib diberikan kepada aparat yang berprestasi.

Demikian ulasan singkat kasus pelanggaran hukum di Indonesia dan penanganannya. Kita berharap apa pun bentuknya dan siapapun pelakunya, pelanggaran hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Hal yang lebih penting lagi bagaimana tertanam kesadaran di masyarakat untuk tidak melanggar hukum.

Selanjutnya : Cara Kerja Mesin Mobil
Sebelumnya: Cara Mengerjakan Matematika Cepat, Tepat, dan Akurat
 

Artikel Menarik Lainnya

Komentar