Kasus yang Berhubungan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan dari Media Massa


Banyak kasus yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dari media massa, terutama dalam menjalankan salah satu fungsinya sebagai alat kontrol sosial. Media massa seringkali menyiarkan kasus yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan tersebut agar program pemerintah dapat dilakukan dengan baik dan bersih.

Saat ini, kasus penyelenggaraan pemerintahan selalu terkait dengan masalah korupsi. Kasus ini seolah-olah tidak ada hentinya dan dilakukan dengan beragam modus. Selain itu, perilaku dan sikap mental negatif aparat pemerintah menambah subur praktik korupsi tersebut. 

Keberanian dan kecerdasan sangat dibutuhkan untuk meruntuhkan pilar-pilar korupsi. Praktik korupsi yang terus dilakukan hanya akan menghambat lajunya pembangunan. Jangan sampai pemberantasan korupsi hanya dijadikan komoditas politik dan sebagai bahan retorika untuk menarik simpati masyarakat. Dalam hal ini, media massa dan masyarakat sipil dibutuhkan untuk mengawasi dan mencegah semakin mewabahnya praktik korupsi.

Beberapa kasus lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan juga sering menjadi bahan berita. Misalnya, kasus tentang kualitas pelayanan publik yang rendah, penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintah, dan rendahnya kinerja aparatur negara.

Selain itu, aparatur pemerintah juga sulit memberikan informasi yang dibutuhkan publik. Padahal, hal tersebut telah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi, pemerintah berkewajiban menjunjung asas transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di samping itu, media massa senantiasa terus menyoroti buruknya penyelenggaraan pemerintahan dari berbagai segi. Hal tersebut dilakukan dengan harapan ada perubahan mendasar, yakni terciptanya pemerintahan bersih dan berwibawa yang mengayomi rakyatnya. Selain itu, pemerintah menjunjung tingi nilai-nilai demokrasi dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Reformasi birokrasi pun perlu dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Sebuah pemerintahan yang menjunjung keterbukaan, efektif, efisien, akuntabilitas, supremasi hukum, demokrasi, dan melibatkan partisipasi rakyat adalah pemerintahan yang berperan dengan baik bagi rakyatnya. Dengan demikian, hal itu dapat menjadi wujud dari masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Demikianlah uraian kasus yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dari media massa yang diharapkan akan menjadi alat untuk menyadarkan aparatur negara untuk lebih profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, media massa menjadi alat yang penting dalam penyampaian informasi dari berbagai pihak.

Semoga bermanfaat.

Selanjutnya : Cara Kerja Pupuk Urea pada Tanaman
Sebelumnya: Cara Mengganti Ban Vespa
 

Artikel Menarik Lainnya

Komentar