Kedaulatan Hukum di Indonesia


Dimana ada negara berdaulat di situ pula ada kedaulatan hukum. Kedua poin tersebut bak gambar mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sebagai contoh, bangsa Indonesia sudah menjadi negara merdeka.

Setiap warga negara memiliki hak penuh atas penyelenggaraan negara. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban yang harus bisa dipenuhi dan dijalankan. Hubungan timbal balik seperti inilah yang menuntut adanya persamaan hukum pada semua warga negara.

Rakyat memiliki kekuasaan penuh terhadap penyelenggaraan negara. Biasanya melalui perwakilan yang ditempatkan pada lembaga-lembaga negara baik di eksekutif, parlemen maupun yudikatif.

Rakyat memegang penuh kekuasaan. Jika penyelenggaraan negara tidak sesuai dengan semestinya, rakyat dapat bertindak untuk melakukan penggantian pemerintahan.

Kedaulatan hukum itu sendiri sebenarnya merupakan lawan dari teori kedaulatan negara. Pada kedaulatan negara, pemerintah memiliki kekuasaan yang tak terbatas.

Kondisi ini biasa terjadi pada era imperium atau kerajaan. Kekuasaan obsolut dari kepala pemerintahan atau negara menjadi undang-undang yang harus dipatuhi oleh warga negaranya.

Sebagai lawan dari konsep kedaulatan negara, rakyat memegang peranan penting dalam pembuatan hukum berdasar atas kesadaran sendiri-sendiri. Apa yang sudah disepakati secara konstitusional harus bisa dijalankan dan dipatuhi.

Dalam hal ini, rakyat memiliki keterikatan koletif atas undang-undang tersebut. Seseorang bisa mendapatkan hukuman karena ia memang telah melakukan pelanggaran.

Di samping itu, orang yang sedang menjalani proses hukum juga memiliki hak pembelaan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia sendiri sudah mengatur persoalan kedaulatan hukum ini pada isi Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dan tegas. Poin yang menyatakan pengaturan ini terdapat pada pasal 1 ayat 2 dan 3.

Dari pernyataan pasal dan ayat di dalam UUD’45 tersebut dapat dirasakan oleh kita semua bahwa Indonesia menganut konsep demokrasi konstitusional.

Para pahlawan bangsa dan pendiri bangsa yang telah gugur maupun kembali pada ibu pertiwi telah memberikan warisan konsep demokrasi konstitusional melalui UUD’45.

Kita, sebagai pewarisnya harus bisa mempertahankan dan menegakkan dasar negara tersebut. Jangan sampai tergantikan, karena itulah ruh bangsa Indonesia.

Demikianlah penjelasan singkat mengenai kedaulatan hukum Indonesia. Semoga bermanfaat bagi Anda.

Selanjutnya : Nabi yang Diberi Mukjizat Hidup dalam Perut Ikan
Sebelumnya: Menggunakan Pewarna dari Toko Pewarna Makanan
 

Artikel Menarik Lainnya

Komentar