Dasar Hukum Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat Di Indonesia


Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga nergara Republik Indonesia. Hak ini dijamin sepenuhnya oleh Negara melalui konstitusi-kontitusi yang telah disusun.

Dasar hukum paling dasar mengemukakan pendapat adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan kemudian diturunkan ke dalam bebarapa peraturan di tingkat bawahnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, mengemukakan pendapat merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Jaminan hak ini tertuang dalam Pasal 28 yang berbunyi
Lebih lanjut, hak mengemukakan pendapat dijabarkan lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pada Pasal 1 ayat 1, dituliskan

Pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 juga diatur tata cara mengemukakan pendapat di tempat umum. Pasal 9 hingga 14 mengatur tentang jenis-jenis mengemukanan pendapat, tempat-tempat umum yang dilarang digunakan, tata cara pelaporan kepada Polri, dan kewajiban Polri dalam mengamankan proses kegiatan.

Lalu, mengapa penyelenggara aksi unjuk rasa harus melapor ke Polisi? Tampaknya ada kesalahpahaman yang sering terjadi pada peristiwa ini. Penyelenggara unjuk rasa menganggap kegiatan melapor ke polisi merupakan pengekangan, demikian pula ada polisi yang menganggap kegiatan unjuk rasa harus melalui izin dari kepolisian.

Sebenarnya kegiatan unjuk rasa tidak memerlukan izin dari pihak mana pun. Laporan kepada pihak kepolisian dilakukan jika unjuk rasa berlangsung di tempat umum dan terbuka.

Polisi mempunyai kewajiban untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat. Kegiatan unjuk rasa di tempat umum mempunyai potensi mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Justru dengan melapor kepada Kepolisian, efek buruk dan potensi anarkis unjuk rasa dapat dihindari.

Mengemukakan pendapat di muka umum termasuk pula dalam usaha penyiaran dan pers. Peraturan yang mengatur tentang pers adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sedangkan Peraturan tentang penyiaran adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 Kedua peraturan ini saling berkaitan, terutama karena pers merupakan kegiatan penyebaran informasi dan gagasan, sedangkan penyiaran merupakan sarana untuk menyebarkan informasi dan gagasan tersebut.

Pengekangan terhadap kemerdekaan mengemukakan pendapat berarti melanggar hukum. Mengingat mengemukaan pendapat merupakan hakikat dari manusia untuk memberikan argumentasi agar hidupnya menjadi lebih baik, hak mengemukakan pendapat harus dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan hak warga negaranya dapat terpenuhi.

Selanjutnya : Kemiskinan Di Kongo Sukar Dientaskan
Sebelumnya: Keuntungan Ganda dari Gelar Sarjana Tehnik Informatika
 

Artikel Menarik Lainnya

Komentar