Ketatanegaraan Menurut Periodesasi Berlakunya UUD


Mari kita tilik ketatanegaraan menurut periodesasi berlakunya UUD. Pada dasarnya ada lima periode formal yang menandai transisi ketatanegaraan di Republik Indonesia, yaitu periode UUD 1945, periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat, periode UUD Sementara, dan periode kembali pada UUD 1945 serta periode reformasi.

Periode UUD 1945 dimulai sejak 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Di masa ini berlaku pembagian kekuasaan, sehingga pengelolaan negara dilakukan oleh lima lembaga, yaitu DPR sebagai legislatif, Presiden sebagai eksekutif, Mahkamah Konstitusi sebagai konsultatif, Badan Pemeriksa Keuangan sebagai eksaminatif dan Mahkamah Agung sebagai Yudikatif.

Pada periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), diberlakukan sistem parlementer.

Dalam sistem ini, ada enam lembaga negara  yang memegang kekuasaan negara, yaitu presiden, para menteri, senat, DPR, Mahkamah Agung Indonesia dan Dewan Pengawas Keuangan.

Para menteri dalam kabinet ini bertanggung jawab pada DPR atau parlemen. Memasuki periode UUDS 1950 masih diberlakukan sistem parlementer. Namun tampuk pemerintahan dipegang oleh presiden dan wakil presiden, para menteri, DPR, MA, dan Dewan Pengawas Keuangan.

Karena kondisi negara yang tidak stabil pada masa periode UUDS 1950, maka presiden Soekarno pun memberi amanat pada Badan Konstitusional pada 22 April 1959 agar kembali menggunakan UUD 1945.

Karena banyaknya perdebatan yang tak menghasilkan kesepakatan, badan konstituante dibubarkan oleh presiden dan menerapkan demokrasi terpimpin. Maka UUD 1945 pun diberlakukan kembali seiring dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959.

Walaupun telah terjadi kudeta pada tahun 1965, dan Soeharto mengambilalih tampuk kepemimpinan pada tahun 1966 berdasarkan Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar, namun UUD 1945 masih diberlakukan. Dan dimulailah masa Orde Baru yang fokus pada kestabilan politik demi terwujudnya pembangunan nasional.

Hal tersebut dilakukan dengan memberlakukan dwi fungsi ABRI, pemerintahan yang digolkarkan, eksekutif memegang tampuk kekuasaan, kabinet diangkat oleh lembaga-lembaga perwakilan rakyat, , massa mengambang dan jurnalisme nasional yang dikendalikan.

Ketika  Soeharto lengser pada 21 Mei 1998 maka, Orde Reformasi dimulai. Pada periode ini dilakukan beberapa pembenahan, antara lain pembentukan Undang Undang 1999 mengenai Pemilihan Umum, Partai Politik dan Golongan Karya, Pemerintahan daerah, Otonomi Daerah dan amandemen UUD 1945.

Sistem pemerintahan presidensial tetap dipertahankan, namun mekanisme pemilihannya diubah menjadi pemilihan secara langsung. Demikianlah sejarah mengenai ketatanegaraan menurut periodesasi berlakunya UUD.

Selanjutnya : Download Gratis 3gp Langsung yang Menjamur dan Meresahkan
Sebelumnya: Tips Mendapat Suami yang Soleh Baik
 

Artikel Menarik Lainnya

Komentar