Kondisi Saat Ini tentang Demokrasi Pancasila di Era Reformasi


Jelek atau bagus kondisi saat ini tentang demokrasi Pancasila di era reformasi? Beragam jawaban akan diterima oleh kita saat pertanyaan seperti ini dilontarkan kepada masyarakat Indonesia. Pasalnya, masih banyak kondisi warga negara Indonesia tidak merasakan adanya peningkatan dalam berpolitik. Rasa-rasanya keadaan politik dalam negeri terasa sesak dalam ruang kebebasan. Iklim demokrasi yang ingin diwujudkan oleh bangsa ini belum memuaskan semua pihak.

Banyak masyarakat Indonesia sendiri yang menyatakan iklim demokrasi yang sedang diterapkan ‘jelek’. Alasannya, perilaku tokoh politik yang duduk di jajaran eksekutif dan legislative hanya mementingkan golongan dan kelompoknya sendiri. Aspirasi dari akar rumput terabaikan begitu saja. Tidak tersalurkan melalui perwakilan yang duduk di kursi dewan maupun yang duduk di jajaran penyelenggaraan pemerintahan. Akibatnya, suara aspirasi yang keluar baru terasa efektif dengan tindakan demo dan aksi kekerasan.

Sedangkan masyarakat yang berpendapat kondisi saat ini tentang demokrasi pancasila di era reformasi dinilai baik, memberi alasan bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat dapat tersalurkan baik di depan umum maupun perwakilan. Mereka yang berpendapat seperti ini membuat perbandingan kondisi politik di era orde baru.

Sayangnya, akar nilai luhur Pancasila saat ini seperti terabaikan. Para penyelenggara negara lebih condong menerapkan demokrasi ala negara lain dibanding menerapkan demokrasi sesuai kepribadian bangsa. Nilai luhur gotong royong dan musyawarah untuk mufakat belum terbukti diterapkan dalam penyelenggaraan negara. Unjuk kekuatan golongan dan partai masih dijadikan senjata ampuh untuk mengendalikan negara. Belum lagi, permasalahan etika dalam mengeluarkan pendapat sepertinya tidak menggunakan adat ketimuran.

Masih diperlukan banyak perbaikan untuk menilai kondisi saat ini tentang demokrasi Pancasila di era reformasi sesuai dengan cita-cita dan harapan bangsa dari para perumus dasar-dasar kenegaraan. Kita berharap pada orang-orang yang duduk di level eksekutif, legislative dan yudikatif dapat menyelenggarakan kenegaraan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Beberapa kali, hasil penetapan undang-undang hanya dapat diputuskan melalui mekanisme voting. Terutama keputusan-keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat luas seperti soal BBM dan energi.

Selanjutnya : Mengenal Definisi Pertanian Organik
Sebelumnya: Membangun Komunikasi yang Efektif dan Gambaran Permasalahan pada Keluarga
 

Artikel Menarik Lainnya

Komentar