Kenaikan Harga BBM: Masalah yang Timbul dalam Perekonomian


Beberapa hari yang lalu, pemerintah baru saja menetapkan kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM tersebut adalah sebuah keputusan yang berat yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jika BBM tidak dinaikan, maka masalah yang timbul dalam perekonomian skala nasional adalah defisitnya anggaran pemerintah.

Menurut Bank Dunia, Indonesia harus mencabut berbagai subsidi yang dibebankan kepada negara. Hal ini dilakukan agar Indonesia dapat bersaing di percaturan ekonomi global, sehingga dengan dicabutnya subsidi kepada masyarakat, persaingan dagang di pasar bebas akan lebih baik.

Atas dasar anjuran Bank Dunia itulah, pemerintah Indonesia bersama parlemen sepakat untuk mengurangi anggaran untuk subsidi. Pemerintah berdalih tujuan dari dikuranginya subsidi BBM adalah untuk penyelamatan anggaran negara.

Jika tidak dikurangi, maka subsidi yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran. Apalagi, masyarakat yang menikmati anggaran subsidi adalah orang-orang yang mampu secara finansial.

Dampak dari kenaikan harga BBM adalah biaya kebutuhan hidup menjadi lebih tinggi. Dengan naiknya harga BBM, harga kebutuhan masyarakat menjadi naik.

Harga bahan pokok (sembako) naik, ongkos kendaraan, dan juga yang paling memberatkan adalah biaya pendidikan pun naik. Hal ini tentu akan berdampak kepada mereka yang tidak mampu untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Meskipun pemerintah mencanangkan bantuan finansial ke sekolah, tetapi tetap saja masih ada sekolah-sekolah yang memungut biaya dengan berbagai alasan.

Misalnya, sumbangan untuk membuat kamar mandi, jalan, dan berbagai dalih yang digunakan oleh pihak sekolah agar dapat memungut biaya tambahan dari wali murid.

Hal ini menjadi salah satu masalah yang timbul dalam perekonomian dan dampak dari kenaikan harga BBM. Di pihak lain, pemerintah telah menghitung dan berupaya agar tidak membebankan masyarakat.

Namun, efek dari kenaikan harga BBM sangat berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat kecil.

Kebijaksanaan pemerintah dan ketegasan dalam menghukum oknum-oknum yang berbuat curang atau korupsi tentu sangat diharapkan oleh masyarakat.

Jika pemerintah tidak menindak tegas oknum-oknum yang bermain maka masyarakat akan lebih dibebankan oleh masalah yang timbul dalam perekonomian.

Subsidi yang dikatakan untuk masyarakat kurang mampu justru tidak tepat sasaran. Jika subsidi tepat sasaran, maka diharapkan subsidi akan meringankan beban masyarakat yang masih hidup dalam garis kemiskinan. Hal tersebut dapat meningkatkan harkat dan martabat masyarakat kecil.

Selanjutnya : Masjid Tua di Indonesia
Sebelumnya: Lagu-Lagu untuk Sekolah SMA yang Bersemangat dari JKT48
 

Artikel Menarik Lainnya

Komentar