Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Ketetapannya


Pajak adalah kewajiban bagi tiap warga negara yang telah bekerja dan menjadi wajib pajak. Pengertian pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dibebankan pada semua wajib pajak di Indonesia yang menerima gaji, upah, honor dan sejenisnya atas jasa dan pekerjaan yang telah dilakukan. Pajak tersebut dipotong oleh institusi tempat wajib pajak bekerja, pemberi kerja atau pihak-pihak terkait yang menyelenggarakan kerja dan bidang jasa.

Jenis Penghasilan yang Dikenakan Potongan Pajak Penghasilan Pasal 21

•  Penghasilan dari pegawai atau karyawan yang sifatnya tetap.

•  Uang diterima oleh seseorang yang telah memasuki masa pensiun.

•  Uang yang diterima akibat pemutusan hubungan kerja seperti pesangon dan lain-lain.

•  Penghasilan pekerja lepas.

•  Uang selain gaji pokok kepada pegawai seperti komisi dan lain-lain.

•  Uang atas keikutsertaan suatu kegiatan seperti pajak hadiah dan sebagainya.

Manfaat Pajak Baik Pajak Penghasilan 21

Pajak pertambahan nilai dan jenis pajak lainnya bagi negara adalah untuk membantu pembelanjaan negara dalam membangun infrastuktur, jalan raya dan kebutuhan masyarakat lainnya. Pajak juga membantu pemeliharaan gedung dan fasilitas umum. Manfaat pajak juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Muncul anggapan buat apa membayar pajak kalau tidak bisa dirasakan langsung hasilnya? Memang hasilnya tidak bisa dirasakan secara individu tetapi dirasakan dalam satu kelompok masyarakat. Pajak dapat membantu biaya kesehatan, pendidikan (Bantuan Operasional Sekolah atau disingkat BOS), membantu pembangunan fasilitas umum dan lain-lain.
Pajak individu seperti pajak penghasilan pasal 21 dibebankan pada beberapa jenis wajib pajak seperti,

•  Orang yang telah diangkat sebagai pegawai atau keryawan tetap

•  Pegawai atau pekerja lepas (tidak tetap)

•  Orang yang tidak bekerja tapi menerima dana pensiun

•  Pegawi negeri dan pejabat pemerintahan (termasuk PNS, polisi dan ABRI serta pensiunannya)

Ada kalanya kita lalai membayar pajak. Kelalaian bisa dikarenakan kesibukan atau memang disengaja. Keterlambatan pembayaran pajak adalah sebesar 2% tiap pulan maksimum kelalaian sampai 24 bulan, sehingga denda bisa terakumulasi mencapai 48%.

Sayangnya, kewajiban membayar pajak masih diselimuti kasus penyelewengan. Seperti kasus penggelapan pajak oleh PT ASIAN Giri Group. Semoga ke depannya korupsi di egala bidang termasuk dalam pajak bisa makin berkurang atau bahkan menghilang demi kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya : Memasak Nasi Aron
Sebelumnya: Khutbah tentang Menghadapi Ujian
 

Artikel Menarik Lainnya

Komentar