Partisipasi Rakyat Dalam Pemerintahan Di Era Reformasi


Reformasi 1998 ditandai dengan berakhirnya rezim Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun. Gelombang aksi dihampir seluruh wilayah Indonesia, bergelora dari Sabang sampai Merauke, menyuarakan agar Soeharto segera turun dari jabatannya sebagai presiden. Mei 1998 menjadi titik balik perubahan Indonesia menuju reformasi dalam segala aspek berbangsa dan bernegara. Pada saat itu, mahasiswa menjadi motor penggerak aksi-aksi demontrasi. Lalu seperti apa partisipasi rakyat dalam pemerintahan di era reformasi saat ini?

Setelah desakan mundur sebagai presiden, Soeharto akhirnya menyerahkan kekuasaan pada wakilnya B.J. Habibie. Pergantian itu menandai berakhirnya sistem pemerintahan yang otoriter yang selama ini diterapkan oleh Soeharto selama 32 tahun berkuasa.

Tuntutan masyarakat pada saat itu terutama didasari pada pembentukan pemerintahan yang bersih, terciptanya akuntabilitas publik, penyelesaian segala perkara HAM, termasuk didalamnya penanganan kasus-kasus korupsi yang merajalela selama rezim Soeharto berkuasa.

Salah satu poin terpenting pada masa reformasi bergulir adalah peran serta masyarakat yang lebih luas dalam menentukan arah kebijakan negara. Presiden sebagai kepala negara, tidak boleh serta merta menutup telinganya pada aspirasi rakyat, terutama masyarakat kelas bawah, yang dari harikehari terus bergelut dengan permasalahn ekonomi yang buruk.

Diakui memang, pasca reformasi 1998, pemerintah lebih terbuka dalam menjaring semua masukan dari kelas bawah. Kran trasparansi publik dibuka seluas-luasnya hingga akhirnya publik mengetahui apa dan bagaimana pemerintahan yang tengah berlangsung.

Salah satu kran tersebut adalah diberikannya akses seluas-luasnya pada media, yang selama ini terkekang, kini lebih leluasa mengungkap fakta mengenai “keboborokan” pemerintah, tanpa harus takut pada kekuatan militer bersenjata seperti saat Soeharto berkuasa. Ini menjadi bagian penting dari upaya mengawal jalannya roda pemerintahan, sekaligus akses dari fungsi pengawasan legislatif yang dinilai masih lemah.

Hal lainnya yang berhubungan dengan partisipasi rakyat dalam pemerintahan di era reformasi juga dapat dinilai dari terselenggaranya PEMILU secara langsung. Rakyat diberi hak untuk menentukan sendiri wakil-wakilnya untuk duduk dilembaga legislatif, bahkan rakyat berhak memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Partisipasi ini, merupakan bagian dari cita-cita reformasi yang sampai detik ini belum juga menghasilkan perubahan yang maksimal.

Selanjutnya : Pabrik Baju Remaja Bandung Selalu Mengikuti Tren
Sebelumnya: Pesona Pegunungan Latimojong
 

Artikel Menarik Lainnya

Komentar