Pasal-pasal yang Berhubungan dengan Perpajakan yang Perlu Anda Ketahui

Pasal-pasal yang berhubungan dengan perpajakan dibuat dengan berbagai macam tujuan. Salah satunya adalah untuk mengatur masyarakat dalam membayar pajak. Seperti yang kita ketahui, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang diatur dalam undang-undang dan bersifat wajib. Dengan adanya pasal-pasal yang berhubungan dengan pajak, masyarakat diharapkan lebih teratur dan mengerti dalam membayar pajak.

generic valtrex online for as low as.97/pill, with no prescription … buy baclofen online canada- buy online without prescription . discounts up to 90%. fda approved drugs. overnight delivery. free shipping available. Undang-undang Perpajakan Nasional buy amoxil online canada purchase amoxil buy amoxil uk baclofen best price, baclofen no rx fed ex, tempe, spain, centennial, cheap how to order baclofen price south africa , baclofen drug interactions, baclofen

Loading...

Peraturan-peraturan mengenai perpajakan nasional yang berlaku saat ini, didasarkan oleh beberapa perundangan. Mengenai tata cara perpajakan diatur dalam Undang-Undang no 9 tahun 1994. Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang no 12 tahun 1994.

Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang no 18 tahun 1997. Selanjutnya, Undang-Undang no 20 tahun 1997 yang mengatur mengenai Penerimaan Negara bukan Pajak. Lalu Undang-Undang no 17 tahun 2000 mengatur tentang Pajak Penghasilan dan terakhir, Undang-Undang no 18 tahun 2000 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

buy zoloft online from canada drugs, an online canadian pharmacy that offers free shipping on all zoloft is the brand name given to an antidepressant drug. Pasal yang Berkaitan dengan Pajak

Selain undang-undang, pajak juga memiliki pasal-pasal yang berhubungan dengan perpajakan. Seperti pajak penghasilan yang diatur dalam beberapa pasal. Yakni pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Setiap pasalnya memuat peraturan yang berbeda.
Contohnya, pasal 21 yang memuat peraturan mengenai pengaturan pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima dari pekerjaan atau jasa baik dalam hubungan kerja maupun dari pekerjaan bebas oleh perorangan dalam negeri. Sedangkan pasal 23 memuat membahas mengenai penghasilan yang diperoleh dari harta atau modal (deviden, bunga, royalty, sewa , jasa, dan hadiah penghargaan).

Selain PPh, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga turut diatur dalam UU dan beberapa pasal. PBB diatur dalam Undang-Undang no 12 tahun 1985 lalu diubah dengan Undang-undang no 12 tahun 1994. Berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat 2 UU PBB.

PBB merupakan pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Awalnya, PBB merupakan pajak proses yang administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat dan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu.

Selain beberapa uraian di atas, masih banyak lagi pasal-pasal yang berhubungan dengan perpajakan. Karena pajak bukan hanya terdiri atas PPh dan PBB. Semoga artikel ini dapat memberikan pengertian yang baik mengenai pajak dan aturan-aturan yang mengaturnya.

Loading...
Selanjutnya : Puisi Parafrase
Sebelumnya: Penjelasan dan Pengertian Ijtihad Sebagai Sumber Hukum Islam
 

Artikel Menarik Lainnya

Komentar