Perbedaan Konstitusi Inggris dan Indonesia


Konstitusi Inggris memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan konstitusi negara lain, termasuk Indonesia. Dalam hal ini, perbedaan tersebut terletak pada sistem konstitusi masing-masing.

Konstitusi Inggris

Inggris mengenal konstitusi tidak tertulis (unwritten constitution) sedangkan Indonesia menggunakan konstitusi tertulis (written constitution). Perbedaan macam konstitusi ini, terletak pada sumber konstitusi tersebut.

Inggris disebut memiliki konstitusi tak tertulis karena di dalamnya, selain terdapat sumber undang-undang yang sudah mengakar kuat sejak zaman dahulu. Terdapat pula aturan-aturan umum yang didasarkan pada keputusan hakim atas berbagai kasus yang terjadi di negara tersebut dalam rentangan waktu sekian ratus tahun, atau berupa konvensi/tradisi. Artinya, bukan berarti dalam konstitusi Inggris tidak terdapat sama sekali sumber konstitusi tertulis.

Selain itu, di Inggris, yang memiliki kemampuan untuk mengubah konstitusi adalah Parlemen. Sementara, pihak yang memimpin pemerintahan adalah Perdana Menteri, yang ditunjuk dari pemimpin partai politik yang memiliki suara mayoritas di Majelis Rendah. Meskipun demikian, kepala negara Inggris tetaplah seorang raja/ratu yang kedudukannya bisa dianggap ‘hanya’ sebagai simbol kekuasaan.

Lain konstitusi di Inggris, lain pula konstitusi di Indonesia. Negara kita menganut pada konstitusi tertulis dengan sumber Undang-Undang Dasar 1945. Jika Inggris menganut sistem monarki konstitusional, maka Indonesia menganut sistem konstitusional. Mekanisme konstitusional Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang diatur dalam UUD 1945.

Indonesia adalah negara hukum. Kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 UUD 1945, MPR-lah yang memiliki kewenangan untuk mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar. MPR juga berwenang untuk menunjuk presiden dan wakil presiden.

Kepala negara dan kepala pemerintahan di negara ini dipegang oleh satu orang, presiden. Ia juga merupakan panglima tertinggi dalam militer. Dan, ia mesti memberikan pertanggungjawaban kepada MPR selalu badan negara tertinggi sekaligus representasi rakyat. Jika dibagi berdasarkan kekuasaannya, maka kekuasaan konstitutif dipegang oleh MPR, kekuasaan legislatif oleh DPR, eksekutif oleh presiden, kekuasaan yudikatif oleh MA (Mahkamah Agung), dan kekuasaan inspektif oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Antara konstitusi Inggris dan Indonesia, pada akhirnya tidak hanya terjadi perbedaan pada macam konstitusinya, tetapi juga konsep penjabaran konstitusi tersebut: Indonesia yang berpatokan pada demokrasi Pancasila sedang Inggris dengan monarki konstitusionalnya.

Selanjutnya : Mengenal Rubik 4 x 4
Sebelumnya: Alasan Roman Abramovich Membeli Chelsea
 

Artikel Menarik Lainnya

Komentar