Perda Jakarta Barat tentang Rokok


Perda Jakarta Barat tentang rokok bisa jadi harapan besar keluarga Indonesia. Setidaknya, hal ini akan memberikan efek untuk kesehatan keluarga kecil. Kebiasaan merokok di Indonesia semakin meningkat. Tua, muda, dan anak kecil pun kerap kita jumpai di sekeliling kita. Si perokok dewasa, mungkin saja mereka sudah ketagihan, si perokok muda tidak kelihatan keren jika tidak pernah merasakan rokok dan anak kecil merokok karena rasa penasarannya.

Seorang anak sering melihat ayah dan kakak laki-lakinya tengah asyik mengisap rokok, sekali-kali mereka mengepulkan asap dengan santai. Tidak salah, jika jumlah perokok di Indonesia terus meningkat, hal ini pun dipertegas data yang pernah dirilis Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Riset Kesehatan Dasar. Mulai tahun 1995 sebanyak 34,7 juta perokok menjadi 65 juta perokok yang saat ini merokok setiap harinya. Ironisnya, perokok terbanyak berasal dari golongan menengah ke bawah atau miskin.

Peraturan Larangan Merokok

Rokok mengandung 4000 bahan kimia ditambah 60 bahan kimia karsiogenik yang berbahaya. Rokok adalah campuran senyawa kompleks yang dihasilkan oleh pembakaran tembakau dan adiktif (rasa ketagihan). Senyawa tersebut sangat merugikan tubuh.

Sebenarnya, di kota besar, pemerintah telah mengeluarkan peraturan daerah (perda) tentang rokok. Salah satunya, peraturan daerah (perda) Jakarta Barat yang berani tegas menjatuhkan sanksi denda pada staf dan tamu yang merokok di ruang kerja.

Uang denda yang ditetapkan sebesar Rp100.000,00 jika tertangkap dalam keadaan merokok. Awalnya, besaran denda sebesar Rp10.000,00 tetapi kebanyakan staf melanggar aturan itu. Kebijakan tersebut disosialisasikan dengan gencar baik lisan maupun tulisan, yaitu melalui brosur, pamflet, backdrop, dan mengumpulkan jajaran staf dinas sosial.

Di samping itu, papan pengumuman larangan merokok dipajang di depan pintu masuk, tujuannya agar para tamu turut menjalankan program tersebut. Pengumuman itu bertuliskan, sudin sosial Jakarta Barat bebas rokok. Peraturan ini merujuk pada peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomer 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Jadi, hal ini harus ditegakkan oleh masyarakat.

Kegunaan uang denda yang telah terkumpul digunakan untuk kebersihan kantor dan merawat bunga-bunga. Tak heran, jika dinas sosial kerap meraih juara pertama dalam lomba kebersihan ruangan kerja di lingkungan kantor walikota Jakarta Barat. Ketegasan dari pihak dinas sosial mengenai perda Jakarta Barat tentang rokok ini perlu dicontoh dan diterapkan secara konsisten di daerah lainnya.

Selanjutnya : Perbedaan Sungai Gangga dan Indus
Sebelumnya: Makalah tentang Gangguan pada Sistem Eksresi
 

Artikel Menarik Lainnya

Komentar