Politik Reformasi


Tahun ini Indonesia akan merayakan kemerdekaan yang  ke enam puluh delapan tahun. Dalam perkembangannya Indonesia telah banyak berganti sistem pemerintahan yang mempengaruhi perjalan sejarah bangsa. Era Reformasi Indonesia diawali ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri. Pada saat itulah mulai dibuka pintu sebuah masa yang menjunjung tinggi sebuah demokrasi. Akan tetapi kebebasan demokrasi dan politik dalam prakteknya justru terlalu bebas, berlebihan, dan anarkis. Banyak pihak-pihak yang bertindak dengan mengedepankan kepentingan masing-masing tanpa mempedulikan kepentingan masyarakat. Mari kita bahas perkembangan politik Indonesia pada era reformasi.

Reformasi merupakan era terbuka bebas menyatakan pendapat dan berargumentasi. Era ini merupakan sebuah era ‘balas dendam’ bangsa Indonesia atas pemerintahan Soeharto pada Orde Baru yang dianggap mengekang kebebasan berekspresi warga negaranya.

Lepasnya Timor Timur (saat ini Timor Leste) dari Indonesia adalah puncak kegagalan pembangunan masa orde baru. Begitu datang era reformasi Timor Leste segera mengikrarkan memisahkan diri dari NKRI. Demokrasi pada waktu itu masih rapuh karena belum terselenggara dengan baik. Sampai sekarang pun kebebasan berdemokrasi salah ditafsirkan oleh masyarakat. Bebas bukan berarti berperilaku anarkis, merusak fasilitas umum, dan mengganggu ketertiban umum.

Adapun jumlah partai politik semakin menjamur dalam perkembangan politik Indonesia pada era reformasi ini. Seharusnya kehadiran partai-partai politik itu mampu mendorong transparansi sistem politik yang demokratis. Kasus-kasus yang terjadi lebih cenderung menonjolkan kepentingan pribadi masing-masing partai politik daripada menegakkan supremasi hukum serta menjunjung penegakkan demokrasi secara benar.

Dalam era reformasi ada sebuah kebijakan politik yang malah tidak bisa menyatukan keragaman bangsa yaitu dengan adanya otonomi daerah. Pada hakikatnya daerah diberikan kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali dalam hal politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain sesuai UU No. 22 Tahun 1999 pasal 7. Lahirnya undang-undang otonomi daerah tersebut didasari sebuah pemikiran akan daerah yang menuntut kebebasan di era keterbukaan politik dan pemerintah pusat ingin mengatasi masalah perpecahan persatuan yang dialami Indonesia.

Reformasi merupakan era perubahan yang seharusnya mampu menciptakan suasana kenyamanan dalam bermasyarakat dan bernegara. Akan tetapi pada era ini malah disalahartikan dengan bertindak kelewat batas dari apa yang telah dicanangkan. Seharusnya pelaku politik dapat beretika politik dengan baik. Itulah sekilas tentang perkembangan politik Indonesia pada era reformasi.

Selanjutnya : Kerawuhan: Komunikasi dengan Alam Gaib Menurut Hindu
Sebelumnya: Beragam Akibat Punahnya Anoa
 

Artikel Menarik Lainnya

Komentar