Sejarah KPU di Indonesia


Sejarah KPU di Indonesia pertama kali terbentuk pada tahun 1998. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pertama kali terbentuk pada Keppress No. 16 tahun 1999 berjumlah 53 anggota. Saat itu, KPU dilantik langsung oleh BJ Habibie pertama kalinya.

KPU yang kedua kalinya terbentuk pada tahun 2001 hingga 2007, melibatkan sebelas anggota dari beberapa usnur Akademis dan LSM. KPU kedua dibuat berdasarkan Keppres No 10 tahun 2001 yang dilantik secara langsung oleh Gus Dur (Abdurrahman Wahid), tepatnya 11 April 2001 yang lalu.

Pembentukan KPU

Sejarah KPU di Indonesia berlanjut dengan pembentukan KPU ketiga. Syamsulbahri sebelum dilantik oleh Presiden oleh kasus hukum, terbentuklah KPU ketiga pada tanggal 23 Oktober 2007.

KPU Ketiga ini dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P02007. Semakin lama anggota KPU semakin sedikit, KPU awal ada 20, KPU kedua ada 11, dan KPU ke tiga kali ini hanya melibatkan tujuh anggota saja yang berasal dari Akademisi, birokrat, dan peneliti.

KPU memiliki kredibel di mata masyarakat, masyarakat pun juga demikian melihatnya pada waktu itu. Kerja KPU adalah melayani dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum secara adil dan jujur. Meskipn kelihatannya sepele, jujur, dan adil yang terjadi dilapangan ternyata lebih sulit dari tertuliskan.

Tahun 2004 KPU dituntut lebih independen dan non-partisipan, pemikiran ini muncul dari pemikiran pemerintah dan DPR. Belajar dari tiga KPU tahun tahun yang lalu, pemerintah memutuskan untuk lebih meningkatkan kualitas dalam melakukan pemilihan umum. DPR-RI akhirnya mensyahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu.

Tugas Komisi Pemilihan Umum

Merencanakan dan menyiapkan segala keperluaan dan demi kalancaran pemilihan umum adalah salah satu tugas KPU. Tanpa KPU pemilihan umum tidak akan mungkin terselenggara. Tugas KPU harus menyiapkan segala hal mulai dari kertas, sampai bilik pemilihan, KPU lah yang menyiapkan. Sedangkan pemilihnya tidak hanya satu kota, tetapi dari sabang sampai merauke.

Tugas komisi pemilihan umum sebagai penerima, menetapkan sekaligus sebagai peneliti. Menyeleksi beberapa partai politik yang berhak menjadi peserta pemilhan umum juga tugas KPU. Pembentukan panitia atau disebut sebagai PPI juga salah satu tugas KPU. PPI memiliki tugas mengkoordinasikan beberapa kegiatan selama pemilihan umum di TPS.

Tugas KPU terlihat ringan dan sederhana, tetapi ternyata sulit jika itu dilakukan serentak secara bersama dan ke seluruh Indonesia. Misalnya, tugas yang terlihat ringan, tetapi sulit ketika menetapkan jumlah kursi angota dewan di tiap-tiap daerah masing-masing.

Bahkan juga terjun langsung untuk melakukan kepemimpinan dalam berbagai tahapan kegiatan pemilu umum. Inilah sejarah KPU di Indonesia secara garis besar. Semoga tulisan ini bermanfaat.

Selanjutnya : Latihan Mahir Dasar Sepak Bola bagi Pemula
Sebelumnya: Survei Tentang Tayangan Televisi dari Sisi Positif dan Negatifnya
 

Artikel Menarik Lainnya

Komentar