Sejarah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945


Pembukaan undang-undang dasar disebut juga preambule. Seperti halnya preambule negara lainnya, Indonesia memiliki sejarah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki nilai historis tinggi.

Sejarah penjajahan Belanda menjadi landasan diambilnya kata undang-undang dasar. Kata undang-undang dasar merupakan terjemahan dari grondwet (grond artinya dasar, wet artinya undang-undang). Berdasarkan pengambilan kata, maka undang-undang dasar berbeda dari konstitusi. Preambule merupakan pandangan yang melandasi pembentukan konstitusi. Sedangkan konstitusi merupakan peraturan-peraturan yang tertulis dan tidak tertulis serta mengandung prinsip, norma, dan nilai yang melandasi hidup bernegara.

Kedudukan pembukaan undang-undang dasar 1945 sangat krusial. Terbukti dari tidak diubahnya preambule oleh MPR-RI saat sidang pertama perubahan undang-undang dasar. Berdasarkan pandangan ketatanegaraan, preambule merupakan cita hukum yang mendasari pemerintahan. Preambule merupakan hakikat terdalam dari sebuah negara dan kekuatan yang membentuk negara. Oleh karena itu, perubahan dalam preambule akan merubah jati diri negara.

Berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/ 1966 juga menyebutkan bahwa pembukaan undang-undang dasar 1945 tidak dapat diubah oleh siapa pun. Hal ini dipertegas di pasal 3 bahwa mengubah pembukaan undang-undang dasar berarti pembubaran negara. Selain pandangan legalitas hukum tersebut, preambule memiliki pandangan historis yang menguatkan kedudukannya sebagai cita negara yang tidak dapat dirubah.

Secara historis, pembukaan undang-undang dasar merupakan pandangan cita bangsa yang dirumuskan para pendiri negara. Perumusan ini dilakukan di masa akhir pendudukan Jepang atas Indonesia. Konsekuensinya, ada yang menganggap bahwa preambule ini dipengaruhi oleh kekuasaan dan tekanan Jepang. Namun, hal ini terbantahkan dengan kenyataan-kenyataan ilmiah.

Yaitu, preambule bukan hasil kompromi para pendiri negara. Meskipun faktanya, para pendiri negara berasal dari kalangan heterogen. Para perumus pembukaan undang-undang dasar disebut sebagai panitia sembilan.

Terdiri dari Soekarno (ketua), Hatta, Yamin, Subarjo, dan Maramis dari kalangan pergerakan. Kemudian Abikusno dan Salim dari Islam serta Kahar Muzakkir dan Wachid Hasyim dari kalangan ulama. Oleh karena preambule bukan hasil kompromi para pendiri negara maka tidak mungkin para pendiri negara berkompromi dengan Jepang. Demikianlah sejarah pembukaan undang-undang dasar 1945.

Selanjutnya : Karakter Kartun Brutus
Sebelumnya: Tahapan Kredit Rumah untuk Pasangan Baru
 

Artikel Menarik Lainnya

Komentar