Sistem Pemerintahan Brunei Darussalam


Setiap negara tentu memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Begitu juga dengan Brunei Darussalam. Sistem pemerintahan Brunei Darussalam yang mempunyai ibu kota Bandar Seri Begawan dengan bahasa resmi bahasa Melayu adalah monarki absolut.

Kepala Pemerintahan

Pemerintahan di Brunei Darussalam dijabat oleh seorang sultan. Sultan tersebut mempunyai peran ganda yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.  Kekuasaan eksekutif di negara yang mempunyai lagu kebangsaan “Allah peliharakan Sultan” ini  dipegang penuh oleh pemerintah.  Seseorang yang menjabat sebagai sultan dalam pemerintahan di negara yang menggunakan mata uang Brunei Dollar (BND) ini mempunyai kedudukan yang kuat dibandingkan dengan kedudukan sultan yang berada di kerajaan atau pun negara lainnya.

Kedudukan sultan ini diwariskan secara turun-temurun. Sistem pewarisan tahta atau kedudukan sudah berlaku sejak dulu. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban serta hak para pewaris tahta ini untuk menduduki jabatan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara di Brunei Darussalam.

Hubungan dengan Rakyat

Berdasarkan sejarah yang ada, raja atau sultan yang ada di Brunei telah melaksanakan kewajibannya jika sesuai dengan kehendak  rakyat. Untuk itu, rakyat juga harus ikut serta mendukung keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh raja sesuai dengan syarat yang berlaku.

Di negara Brunei Draussalam, seorang raja akan dihormati serta dicintai apabila dapat menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Jika seorang raja telah melaksanakan tuganya sebaik mungkin maka dengan sendirinya rakyat akan tunduk serta setia kepada rajanya.

Hubungan dengan Negara Lain

Selain hubungan antara raja dengan rakyat yang baik, negara Brunei Darussalam juga berhubungan baik dengan negara ASEAN serta negara lain yang menjadi anggota dalam PBB. Di dalam sistem pemerintahan negara Brunei Darussalam juga tidak berjalan semulus apa yang kita bayangkan. Pemerintahan negara Brunei Darussalam pun terlibat dalam konflik dalam permasalahan mengenai perbatasan laut dengan wilayah negara Malaysia. Daerah yang mereka perebutkan adalah daerah penghasil minyak dan gas bumi.

Jelaslah, meskipun menganut sistem pemerintahan monarki absolut, Brunei Darussalam tetap mendengarkan aspirasi rakyatnya agar kemakmuran rakyat dapat tercapai dengan merata di seluruh negeri.

Selanjutnya : Sistem Pemerintahan Negara di Benua Afrika yang Kontroversial
Sebelumnya: Apa Saja yang Dibawa Waktu Lamaran Nikah?
 

Artikel Menarik Lainnya

Komentar