Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Peran Lembaga Negara


Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sepatutnya kita mengetahui bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia dan peran lembaga negara dalam mewujudkan pemerintahan yang stabil dan mapan. Setiap negara mempunyai sistem pemerintahannya masing-masing. Ada berbagai macam sistem pemerintahan di dunia. Setiap sistem pemerintahan mempunyai keunggulan dan kekurangannya sendiri.

Pemilihan sistem pemerintahan suatu negara bergantung pada karakteristik dan kepribadian khas rakyat suatu bangsa, serta cita-cita atau visi misi dari negara tersebut. Beberapa macam sistem pemerintahan antara lain sistem pemerintahan presidensial, parlementer, semipresidensial, komunis, demokrasi generous, dan generous.

Sistem Pemerintahan Indonesia

Dalam sejarahnya, Indonesia pernah beberapa kali mengalami pergantian sistem pemerintahan. Tahun 1945 – 1949, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana kekuasaan pemerintahan tertinggi terletak di tangan presiden. Tahun 1949 – 1950, sistem pemerintahan berubah menjadi sistem parlementer semu. Kemudian dengan adanya perubahan konstitusi negara menjadi UUDS 50, sistem pemerintahan berubah pula menjadi sistem parlementer. Undang-undang saat itu bersifat sementara karena menunggu terpilihnya hasil penetapan konstituante melalui pemilihan umum.

Tahun 1959 – 1966, atas dikeluarkannya Dekrit Presiden oleh Presiden Soekarno, yang mengamanati kembalinya konstitusi pada UUD 1945, maka berubah pula sistem pemerintahan menjadi demokrasi terpemimpin. Namun, situasi politik saat itu sangat tidak kondusif sampai memengaruhi perekonomian Indonesia. Krisis ekonomi tahun 1965 menjadi puncaknya. Tahun 1966, sistem pemerintahan berubah kembali menjadi sistem presidensial, berlangsung sampai tahun 1998, yaitu selama masa orde baru.

Sistem pemerintahan Indonesia pada saat itu mempunyai kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Banyak dari kebijakan presiden dilakukan tanpa persetujuan DPR.  Walaupun pemerintahan terlihat stabil, namun berdampak buruk pada kehidupan kemasyarakatan.

Di masa reformasi, tahun 1998 sampai sekarang, bangsa Indonesia bertekat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, dilakukan amandemen atau perubahan pada UUD 1945. Maka sistem pemerintahan yang sekarang adalah mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer, tetapi juga melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan dari sistem presidensial. Dengan kata lain, melakukan modifikasi pada kedua sistem tersebut untuk mendapatkan sistem pemerintahan yang paling ideal bagi Indonesia.

Lembaga-lembaga Negara

Untuk menjamin terwujudnya kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara, berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pelaksana kedaulatan rakyat tersebut menurut undang-undang adalah rakyat dan lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas kenegaraan dan representasi dari kekuasaan rakyat. Lembaga-lembaga negara tersebut antara lain: MPR, presiden, DPR, BPK, MA, MK, DPD, pemerintahan daerah, DPRD, KPU, dan komisi yudisial.

Selanjutnya : Contoh Puisi Tentang Peduli Lingkungan
Sebelumnya: Fadika Sketsa Trans TV
 

Artikel Menarik Lainnya

Komentar