Sejarah Sistem Pemerintahan yang Dianut Indonesia Sekarang

Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia sekarang adalah sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemeritnahan presidensial merupakan sistem yang kekuasaan eksekutifnya dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legistatif. Dari masa ke masa, sistem pemerintahan Indonesia sendiri mengalami banyak perubahan. Mulai dari masa orde lama yang semula menganut sistem presidensial, namun diubah menjadi demokrasi terpimpin karena banyak penyimpangan.

Kemudian saat masa orde baru, sistem yang diterapkan yaitu sistem demokratis presidensial, walaupun banyak terjadi penyimpangan pula di dalamnya. Hingga sekarang, saat zaman reformasi, kembali kepada sistem presidensial.

Menurut seorang ahli bernama Rod Hadgue, sistem pemerintahan presidensial terdiri atas tiga unsur utamal, yaitu sebagai berikut.

  • Presiden memiliki wewenang mengangkat pejabat pemerintahan untuk membantu tugas-tugasnya.
  • Presiden dengan dewan perwakilan mempunyai jabatan yang konsisten, tidak bisa saling menjatuhkan.
  • Tidak ada status ganda dalam eksekutif dan legislatif.

Meskipun ada banyak pihak yang meragukan sistem pemerintahan yang dianut Indonesia sekarang, karena berbagai peristiwa yang terjadi saat ini, tapi jika kita menganalisis dengan merujuk kepada UUD 1945 yang merupakan dasar negara Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial. Beberapa pasal yang menguatkan kenyataan ini adalah bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Presiden atau sebuah dewan majelis berhak membentuk kabinet yang nantinya akan bertanggung jawab kepada presiden.

Proses amandemen UUD 1945 dalam penetapan sistem pemerintahan Indonesia berlangsung berkali-kali. Sejak tahun 2002, berlaku sistem presidensial setelah berlakunya amandemen keempat. MPR sebagai pemegang kedaulatan tertinggi ditiadakan. Dalam perubahan pasal (1) UUD baru menyebutkan bahwa MPR tidak lagi sebagai perwujudan rakyat dan bukan locus of power, yaitu pemegang kekuasaan tertinggi. Kemudian pasal 6A ayat (1) menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Sistem pemerintahan Indonesia erat kaitannya dengan demokrasi. Kekuasaan demokrasi tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, rakyat memiliki hak untuk mengatur kebijakan pemerintah. Keputusan yang diambil menurut perlakuan sistem demokrasi ini berdasarkan perolehan suara terbanyak. Demokrasi yang diterapkan di sini sesuai dengan Pancasila.

Hal ini sudah diterapkan Indonesia dalam proses pemilu presiden dan pilkada secara langsung. Dengan adanya perlakuan demokrasi, rakyat diberi kebebasan berpendapat, melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pemerintahan, hingga bebas memberikan kritik. Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia sekarang dengan memasukkan unsur demokrasi telah memberi ruang gerak terbuka bagi seluruh elemen untuk melakukan pengawasan kritis terhadap pemerintah.

Loading...
Selanjutnya : Ucapan Ulang Tahun yang Paling Berkesan
Sebelumnya: Apa Kaitan Motivasi The Energizer Of Behaviour Dengan Konstruk Teoritis?
 

Artikel Menarik Lainnya

Komentar