Sistem Politik di Indonesia Pada Masa Sekarang Berorientasi Hal Nyata


Sistem politik di indonesia pada masa sekarang berorientasi hal nyata. Hal tersebut berkaitan dengan penerapan demokrasi yang terbuka secara luas dalam berbagai kegiatan kehidupan, terutama setelah bergulirnya reformasi di tahun 1998.

Bergulirnya reformasi bisa dikatakan sebagai tuntutan perbaikan dalam berbagai hal, termasuk di dalamnya kebebasan bersuara dan berpendapat. Dalam kerangka sistem politik, kebebasan seperti ini, harus menunjukkan hubungan atau interaksi dua arah, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (Bottom-Up).

Interaksi politik seperti itu, tentu saja berkaitan dengan hal-hal nyata, terbaru yang terjadi dalam sistem perpolitikan dan masyarakat secara luas. Karenanya, sistem politik di indonesia pada masa sekarang berorientasi pada hal nyata.

Sistem Politik di Era Reformasi

Satu hal yang paling terlihat dari sistem politik di Indonesia setelah reformasi bergulir adalah pembatasan keterlibatan militer dalam kancah politik. Hal tersebut memacu munculnya kepemimpinan dari golongan sipil, purnawirawan dan politisi.

Satu perkembangan yang positif dalam sistem demokrasi, bahwa kesempatan dalam kepemimpinan terbuka untuk berbagai kelas dan golongan. Bukan hanya itu, berubahnya pola-pola kepemimpinan, menyebabkan tingginya loyalitas aparatur negara pada negara, bukan pada pemimpin.

Terbukanya kesempatan dalam kepemimpinan, menyebabkan aspirasi dan partisipasi rakyat dalam perpolitikan menjadi tinggi. Hal tersebut bisa dilihat dari integrasi vertikal yang sifatnya dua arah yaitu atas bawah dan bawah atas. Namun sayang, kebebasan beraspirasi di kelas bawah, memunculkan euforia-euforia yang bukan tak mungkin akan mengganggu stabilitas keamanan, perekonomian dan perpolitikan.

Segala hal yang terjadi dalam masyarakat, sedikitnya telah memengaruhi gaya kepemimpinan yang sifatnya pragmatis. Segala keputusan kemudian diambil secara praktis demi kepentingan masyarakat, berdasarkan hukum sebab dan akibat, berdasarkan keadaan masyarakat yang dinamis dan terus berkembang.

Orientasi Politik

Orientasi politik bisa dikatakan sebagai arah kebijakan politik. Orientasi politik pun berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang diukur dengan orientasi individu dalam sistem politik dan orientasi tingkat masyarakat.

Orientasi sistem individu, terdiri atas 3 komponen utama, yaitu:

a.    Orientasi kognitif, menunjukkan tingkat keyakinan sesorang terhadap tokoh dan kebijakan pemerintahan, juga sistem politik yang berjalan.

b.    Orientasi afektif, lebih merujuk pada aspek perasaan individu terhadap sistem politik yang memengaruhi pilihan individu untuk menerima atau menolak.

c.    Orientasi evaluatif, berkaitan dengan penilaian individu terhadap kinerja sistem politik.

Orientasi tingkat masyarakat bisa diartikan sebagai pandangan dan sikap warga negara dalam kedudukan yang sama dalam perpolitikan yang meliputi rasa percaya atau permusuhan.

Dua orientasi tersebut, secara teoritis dianggap sebagai kenyataan yang ada di masyarakat. Berdasarkan kenyataan itulah, sistem politik bekerja. Sekali lagi, dapat disimpulkan bahwa sistem politik di Indonesia pada masa sekarang berorientasi pada hal nyata.

Selanjutnya : Sambel Ikan Bakar
Sebelumnya: Apakah Quran Terjemahan Sudah Benar
 

Artikel Menarik Lainnya

Komentar