Warbuknas, Salah Satu Upaya Pemerintah Melindungi Budaya Indonesia

Upaya pemerintah melindungi budaya Indonesia salah satunya dengan program Warbuknas (Warisan Budaya dan Kekayaan Nasional). Warbuknas bertujuan untuk melindungi seluruh budaya Indonesia agar tidak diklaim oleh negara lain. Seperti yang kita tahu bahwa negara tetangga kita, Malaysia, pernah beberapa kali melakukan klaim terhadap kebudayaan Indonesia, mulai dari reog ponorogo, tari Tor-Tor, batik, hingga alat musik angklung.

Budaya Indonesia

Aneka kebudayaan di Indonesia merupakan salah satu unur yang membentuk karakter bangsa Indonesia sendiri, untuk itu budaya-budaya tersebut perlu diperkuat dan dijaga agar tidak diakui oleh bangsa lain. Budaya Indonesia sah-sah saja berkembang di luar daerahnya, bahkan ke mancanegara, tapi identitasnya tetap harus ‘berlabel’ Indonesia.

Dalam Warbuknas, semua warisan budaya dicatat agar lebih tertib dan menghindari terjadinya klaim dari negara lain. Sampai tahun 2012, budaya nasional yang sudah tercatat dalam Warbuknas berjumlah 2107.

Bukan hanya pendataan dan pencatatan, sudah menjadi kewajiban, upaya pemerintah melindungi budaya Indonesia juga dilakukan dengan merawat aktivitas kebudayaan bangsa serta subkultur yang ada. Misalnya saja dengan mendukung komunitas/sanggar budaya, baik dari segi materiil maupun moril.

Dari segi materiil bisa dilakukan dengan memberikan bantuan fasilitas yang diperlukan oleh komunitas/sanggar tersebut. Dari segi moril, bisa berupa dukungan untuk pengenalan budaya, baik melalui media pendidikan (sekolah) atau langsung ke masyarakat. Salah satu pengenalan budaya ini bisa dilakukan dengan mengadakan festival kebudayaan yang mengangkat nilai budaya lokal, termasuk nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

UNESCO

Untuk bisa lebih dikenal dunia, kebudayaan juga harus didaftarkan ke UNESCO. Pengakuan UNESCO terhadap suatu budaya memang sangat penting sekaligus meningkatkan popularitas budaya tersebut di mata dunia.

Pengajuan budaya nasional ke UNESCO, per negara setahun hanya mendapat jatah satu buah budaya yang bisa diajukan. Itu pun harus diajukan setiap bulan Maret. Sebelum diajukan ke UNESCO, unsur-unsur budaya tersebut harus diteliti terlebih dulu dan dilakukan komunikasi terhadap masyarakat pemilik budaya tersebut. Pengajuan ke UNESCO juga harus disertai dengan pembuatan film serta data yang lengkap terkait budaya tersebut. Itu pun UNESCO tidak menerima begitu saja.

Sejak tahun 1953-2008, pemerintah sudah mengeluarkan lebih dari 108 peraturan yang isinya mengatur tentang kebudayaan. Peraturan tersebut bisa diimplementasikan dalam berntuk UU, Perpres, kepres, Inpres, PP, Perda, Kepgub, Kepwal, dan Kepbup. Hal-hal yang diatur dalam peraturan tertulis tersebut berupa adat istiadat, birokrasi, cagar budaya, dokumentasi, HAKI, dan masih banyak hal lainnya yang berkaitan dengan pengaturan sebuah budaya.

Satu lagi, pemerintah juga harus mendokumentasikan beragam seni budaya yang dimiliki oleh setiap daerah. Lalu mengumpulkannya pada instansi tertentu agar beragam budaya yang dimiliki Indonesia bisa terdata dengan baik.

Loading...
Selanjutnya : Pembagian Komponen dalam Mesin Sepeda Motor
Sebelumnya: Kriteria Tarif PBB
 

Artikel Menarik Lainnya

Komentar