UU Tahun 1985 tentang Objek Bea Materai dan Pembaruannya

UU tahun 1985 tentang Objek Bea Materai diatur pada UU No 13 Thn 1985. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa definisi objek bea materai kurang lebih yaitu dokumen berupa kertas dan di dalamnya terdapat keterangan berupa tulisan yang memiliki maksud atau informasi, baik berupa keadaan, kenyataan atau perbuatan bagi seseorang atau pihak yang memiliki kepentingan.

Pengesahan undang-undang ini dilakukan pada 27 Desember 1985 oleh Presiden Indonesia pada saat itu, Bapak Soeharto dan pemberlakuan undang-undang ini secara serentak pada tanggal1 Januari 1986. Undang-undang yang mengatur tentang segala hal berkaitan dengan jenis dokumen, bea materai dan cara penggunaannya itu diatur dalam 18 pasal yang kemudian dalam perkembangannya telah diperbaharui lewat peraturan-peraturan pemerintah mengenai objek bea materai.

Loading...

Pada dasarnya undang-undang mengenai materai ini menyatakan bahwa berkas yang terkena bea materai adalah surat-surat seperti surat perjanjian dan lainnya yang berfungsi sebagai  bukti kasus perdata, akta notaris dan salinannya, akta yang dikeluarkan oleh PPAT dan rangkapannya, surat yang di dalamnya terdapat keterangan bahwa pada surat tersebut ada besaran uang yang nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,. serta surat-surat berharga yang lebih dari itu, seperti wesel, giro, cek dan sebagainya.

Pembaruan Undang-Undang

Dalam perkembangan, tarif tersebut telah menunjukkan ketidaksesuaian dengan kebutuhan zaman. Kemudian dilakukanlah pembaharuan-pembaharuan lewat beberapa peraturan pemerintah. Pembaharuan pertama mengenai objek bea materai dilakukan lewat Peraturan Pemerintah Nomer. 13 Tahun 1989 .

Pembaharuan undang-undang yang kedua tercantum lewat Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1995 yang memperbaharui nilai tarif bea materai ke angka minimum dari Rp. 500, – ke Rp. 1000,-. Sedangkan untuk objek yang memiliki nilai lebih dari Rp 1.000.000,. maka akan dikenakan tariff Rp. 2000,-.

Peraturan terbaru mengenai undang-undang objek bea materai ini tertuang dalam PP 24 Tahun 2000 yang menaikkan nilai minimal tarif bea materai menjadi Rp. 3000,- untuk cek dan bilyet giro serta dokumen-dokumen dengan nilai di antara Rp.250.000 sampai dengan Rp. 1.000.000, -. Sedangkan dokumen yang memiliki nilai lebih dari satu juta rupiah, dikenakan tarif bea materai sebesar Rp.6000,-.

Undang-undang tahun 1983 tentang objek bea materai dan semua peraturan pemerintah yang memperbaruinya selain mengatur mengenai tarif materai juga mengatur kegunaan dari materai tersebut.

Loading...
Selanjutnya : Rangkaian Komponen pada Teori Listrik
Sebelumnya: Asal Usul Pembentukan Bumi Menurut Geokimia
 

Artikel Menarik Lainnya

Komentar